MunaBarakati Pos - Deklarasi LM Rajiun Tumada yang dihadiri oleh ribuan masa relawan mendapat kritikan dari beberapa aktivis.Pasalnya, dalam deklarasi Penjabat (Pj) Nupati Muna Barat (Mubar) tersebut dihadiri oleh oknum sebagian dari pegawai negeri sipil (PNS) yang ada di daerah itu sendiri.
Salah seorang aktivis Barisan Muda Muna Barat La Ode Agus SSos mengungkapkan, hasil pantauan yang mereka dapatkan di Lapangan Lapolea, ada Oknum PNS karena yang digerakan oleh sistem.
“Hasil pantauan kami di lapangan itu memang banyak oknum PNS yang turut memobilisasi relawan dalam deklarasi tersebut,” ungkapnya, Selasa (26/7).
Dia mengaku, tidak ingin dibodohi banyaknya massa relawan Rajiun yang hadir jika hampir semua adalah oknum PNS.
Junaim salah satu masyarakat Mubar mengaku, melihat langsung adanya PNS yang hadir. Menurut dia, oknum PNS ini telah melanggar UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN.
Sementara itu, Ketua DPD Pembala Kesatuan Tanah Air (PEKAT) Indonesia Bersatu (IB) Mubar LM Arjuna M Djimen mengungkapkan, LM Rajiun Tumada sebagai Pj Bupati Mubar adalah Oknum PNS yang seharusnya tidak masuk dalam ranah politik.
“Rajiun adalah oknum PNS yang seharusnya tidak wajar masuk dalam ranah poltik atau pun partai politik. Pada saat deklarasi kemarin, ada partai yang mendukung dia dan dia siap maju jadi calon Bupati Mubar. Secara otomatis, dia melanggar UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN,” tekannya.
Dikonfirmasi terpisah, Kordinator Tim Advokasi Relawan Rajiun, Wahyudin Ado SH membantah bahwa Rajiun telah melanggar UU ASN.
“Saya kira dalam deklarasi yang dilakukan oleh Rajiun tidak ada undang-undang yang dilanggar baik itu UU Pilkada dan UU ASN itu sendiri,” bantah Wahyudin Ado.
Ia juga membantah bahwa ada mobilisasi massa PNS untuk hadir dalam deklarasi.
“Pihak kami hanya melakukan mobilisasi pada masing-masing tim desa dan berkodinator langsung pada tim relawan kabupaten. Bukan oknum PNS, tapi masyarakat yang memang simpatisan,” tegasnya.
“Apabila ada PNS yang dilihat hadir dalam deklarasi, saya rasa itu wajar karena mereka datang menonton dan menyaksikan. Tidak mungkin dilarang oleh tim karena tidak ditahu siapa PNS dan siapa yang bukan PNS,” katanya.
Ia menuturkan, sebagai Tim Relawan Rajiun telah berkomitemn untuk memenangkan Pj Mubar itu tanpa harus melanggar aturan.
“Kami siap mengikuti tahapan yang ditetapkan KPU,” pungkasnya[http://bkk.fajar.co.id/]
0 komentar:
Posting Komentar