MunaBarakati Pos - Lahirnya perkada APBD 2016 adalah buah seteru tak berujung antara DPRD dengan pemerintah Muna Barat. Berdasarkan UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 20 (6), jika tidak tercapai kesepakatan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah maka pagu APBD mengacu pada sejumlah maksimal pagu anggaran tahun sebelumnya. Ini berarti dari Rancangan APBD 2016 Rp 630 M, rakyat Muna Barat paling tidak telah kehilangan kesempatan untuk memaksimalkan duit sebanyak Rp 241 milyar.
John Locke (Two Treaties of Goverment) dan Montesquieu (L’esprit des Lois) berpahaman bahwa kekuasaan memang mesti dibagi untuk menghindari kekuasaan yang otoriter-totaliter-tirani. Minimal harus terdapat kekuasaan legislatif (pembuat undang-undang) dan eksekutif (pelaksana undang-undang). Pembagian kekuasaan dimaksudkan agar terjadi proses saling mengontrol (check and balance) dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, lantas apakah seteru pemerintah daerah vs DPRD tersebut adalah bagian check and balance? Apakah check and balance untuk kepentingan umat atau kelompok serta kroni semata?
Beragam argumen dan alibi lahir pasca mandek nya komunikasi antar dua lembaga tersebut. Setiap kubu menjustifikasi diri sebagai pejuang kesejahteraan rakyat. Berjuang demi pembangunan Muna Barat yang lebih baik.
---------------***-----------------
Politik Program Sensitif vs Program Spesifik
World Health Organization dalam upaya mengentaskan masalah gizi membedakan program dalam kelompok program spesifik dan program sensitif. Program sensitif adalah program yang output atau outcome nya tidak dapat diukur dengan segera, sedangkan program spesifik adalah kebalikannya. Program spesifik memiliki output dan outcome yang dapat diukur dalam waktu singkat dan cenderung bersifat monumental. Dengan meminjam kerangka pemikiran ini memudahkan pemahaman akan dinamika kecenderungan pembangunan di Muna Barat.
Sejak resmi mekar 2014, pemerintahan sementara yang dinahkodai Rajiun Tumuda tampak getol dengan program pembangunan infrastruktur. Kebijakan politik anggaran masih sepenuhnya di tangan eksekutif karena saat itu legislatif belum terbentuk. Sekitar 70% postur APBD 2015 dialokasikan untuk perbaikan jalan dan jembatan, serta penataan wajah Kota Laworo. Di tengah keputus-asaan dan kerinduan masyarakat akan jalan raya yang lebih baik, pemerintahan Rajiun nampaknya tampil memukau dan menghipnotis sebagai pengobat rindu. Kesan geliat pembangunan tampak kasat mata pada tugu, gerbang, dan riasan wajah kota lainnya. Pemerintahan mengevaluasi diri secara singkat kemudian menjustifikasi diri sendiri berhasil membawa perubahan. Output pembangunan infrastruktur memang dapat terevaluasi segera.
Pada politik anggaran tahun 2016 mulai berbeda. DPRD sebagai mitra kerja pemerintah daerah mempertanyakan alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan. Dua sektor yang paling berperan sebagai ujung tombak dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia. Program pendidikan dan kesehatan adalah sektor yang outcome nya tidak dapat diukur segera. Paling tidak butuh waktu minimal 5 tahun untuk dapat menilai peningkatan kualitas SDM.
Keberpihakan program pada kepentingan rakyat tercermin dari besar nya anggaran yang dialokasikan. Sengkarut alokasi dana pendidikan dan kesehatan mendapatkan legitimasi UU No 36/2009 tentang kesehatan, UU No 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengamanahkan minimal 20% untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan dari total APBD. Meskipun demikian perintah UU tersebut bukan tanpa celah yuridis. Bahwa pemenuhan alokasi anggaran dapat dilakukan secara bertahap dengan memeperhatikan kemampuan daerah. Alibi komparatif pun bisa diambil misalnya alokasi anggaran sektor kesehatan dari APBD Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2015 yang dinahkodai Nur Alam pun baru hanya 8,69% (Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri).
Selain anggaran pendidikan dan kesehatan, alokasi dana desa (ADD) juga tak luput dari sorotan DPRD. UU No 6/2014 tentang desa menyebutkan minimal 10% dari APBD dialokasikan sebagai ADD yang pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah desa. Desa adalah kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan sehingga memang perlu diberikan kemandirian anggaran untuk percepatan pembangunan.
--------------***-------------
Drama APBD 2016 dan Pemilukada 2017
Memang sulit memisahkan dinamika pembahasan APBD 2016 dengan momentum pemilihan kepala daerah pada Februari 2017 nanti. Para politisi sedang memainkan peran politik. Erving Goffman dalam konsep Dramaturgi nya menjelaskan peran depan panggung (front stage) dan belakang panggung (back stage). Peran depan panggung bisa saja berbeda atau justru bertentangan dengan peran belakang panggung. Dalam politik kekinian realitas tersebut sangat mudah ditemukan. Beberapa menyebut nya sebagai politik citra.
Terkait pilihan apakah program infrastruktur atau program pendidikan dan kesehatan menjadi menarik. Benar bahwa sarana infrastruktur adalah sendi utama agar bisa bergerak nya roda ekonomi. Jalan akan mempermudah mobilisasi barang dan jasa. Itu adalah front stage, bagi saya Rajiun Tumuda pula memainkan peran back stage. Sebagai pucuk pemerintah sekaligus calon kontestan pemilu 2017, dia memiliki kepentingan untuk membangun modal sosial. Pilihan memfokuskan pembangunan pada perbaikan infrastruktur adalah option rasional secara politik. Rajiun berharap dapat meraih simpati maksimal dari masyarakat atas jalan yang telah diusahakan nya karena secara kasat mata dapat langsung dinikmati masyarakat.
Sedangkan pada sisi lain terdapat DPRD yang menganggap vital dan mendesaknya sektor pendidikan dan kesehatan sebagaimana amanah UU. Kesulitan besar membangun ekonomi jika kualitas kesehatan dan pendidikan masih rendah. Status kesehatan yang buruk dan pendidikan yang rendah akan menjadi beban masyarakat dan justru menghambat pertumbuhan ekonomi. Mungkin saja ini adalah front stage DPRD sedangkan back stage nya mungkin adalah untuk meredam pesona, hegemoni Rajiun menuju kursi Bupati definitif. Jangan lupa anggota dewan adalah kader partai politik yang selalu berkepentingan pada setiap kontestasi pemilihan umum.
Kemelut ADD juga demikian. Ketersediaan SDM mumpuni untuk mengelola ADD bisa jadi alasan terulur nya ADD 10% dari total APBD. Meskipun demikian kekhawatiran praktek buru rente pada setiap paket project juga turut mengganggu. Jangan-jangan ADD tidak diserahkan ke pemerintah desa agar lebih mudah diutak-atik atau "dikondisikan".
-------------***-----------
Sebagai rakyat apa yang harus kita lakukan? Tak perlu menempatkan pemerintah daerah dan DPRD secara diametral. Cara pandang memisahkan secara hadap-hadapan. Itu hanya akan menjebak pada situasi saling menghujat dan menyalahkan. Bagi saya rakyat cukup mendukung kedua nya atau memberendel keduanya. Karena ketika umat tak lagi diprioritaskan pada saat itulah negara tak lagi dibutuhkan.
Bersama membangun Muna Barat atau kembali bersama membangun Muna.
Penulis: Adhyanti, S.Gz
Warga Wadaga Muna Barat,
Mahasiswa Pascasarjana Institut Pertanian Bogor
0 komentar:
Posting Komentar