Ketua Tim Relawan Rajiun Center, La Ode Rahmat mengatakan, surat tugas itu diserahkan langsung oleh Kordinator Wilayah DPP untuk Indonesia Timur Wiryanti Sukamdani kepada Rajiun pada Rabu (27/7/2016) di Jakarta. Hal itu menandakan apa yang menjadi visi misi Rajiun yang juga Penjabat Bupati Mubar sejalan dengan ideologi PDIP.
“Itu memang bukan surat rekomendasi tapi surat tugas. DPP memberikan waktu hingga 1 minggu sebelum pendaftaran calon walikota di KPU, untuk mencari partai koalisi dan pasangan wakil,” kata Rahmat di Kendari, Kamis (28/7/2016).
Saat ini, surat rekomendasi yang dipegang Rajiun yakni dari partai Nasdem yang memiliki 2 kursi di DPRD Mubar, jika ditambah dengan PDIP 1 kursi maka jadi 3 kursi. Olehnya, langkah Rajiun tidak susah lagi mendapatkan pintu karena hanya membutuhkan 1 kursi lagi dari partai koalisi.
Pihaknya, lanjut Rahmat, terus membangun komunikasi dengan beberapa partai yakni PKS dan Demokrat. Sedangkan untuk pasangan wakil, saat ini belum ada yang diputuskan siapa yang paling tepat.
Sekretaris PDIP Sultra Litanto membenarkan bahwa Rajiun telah menerima surat tugas dari PDIP. Surat tugas diterbitkan DPP PDIP agar bakal calon (balon) kepala daerah dapat mengumpulkan partai koalisi, setelah cukup partai koalisi, maka DPP akan menerbitkan surat rekomendasi secara resmi.
“Kalau dapat surat tugas itu berarti yah 80 persen pasti diusung. Untuk Muna Barat memang sudah, untuk daerah lainnya masih sementara diproses DPP,” kata Litanto melalui telepon selulernya di Jakarta, Kamis (28/7/2016) malam.[zonasultra.com]
0 komentar:
Posting Komentar