MunaBarakati Pos - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muna Barat akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta untuk kesejahteraan perawat. Rencana ini merupakan tindak lanjut atas program satu perawat satu desa, yang digagas Pemda bersama DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Pelaksana jabatan (PJ) Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada mengatakan, pihaknya telah menghitung anggaran untuk kesejahteraan perawat, dengan besaran mencapai Rp500 juta. Anggaran tersebut untuk membiayai tenaga perawat masuk desa yang juga akan disinergikan dengan penggunaan anggaran dana desa (ADD).
"Keberada perawat secara keseluruhan di Muna barat mencapai 200, namun yang sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) baru ada 36, sedangkan lainnya hanya tenaga mengabdi atau sukarela. Perawat yang tidak termasuk dalam PNS itu, akan kita dorong untuk diprioritaskan dengan program yang dilaksanakan oleh DPW PPNI Provinsi Sultra, yakni satu perawat satu desa," kata Rajiun Tumada pada Musyawarah Cabang PPNI Kabupaten Mubar.
Menurutnya, keberadaan perawat di Mubar memiliki peran penting, namun kesejahteraanya belum terjamin.Sehingga Pemda menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas yakni soal kesejahteraan. Diharapkannya, pada tahun 2017 perawat tidak akan ada lagi yang menjadi tenaga sukarela.
"Sebagai bentuk keseriusan kami terhadap perawat, selain mendapat pembayaran jasa nantinya para perawat juga akan diusahakan diberikan insentif. Kalau ini bisa dilaksanakan maka kenapa tidak untuk diupayakan, agar kesejahteraannya lebih terjamin," ungkap Rajiun.
Dijelaskannya, ketidaksejahteraan perawat akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. Sehingga kesejahteraan juga harus diperhatikan untuk mengimbangi kerja keras teman-teman profesi perawat yang ada di Mubar.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Sultra, Haryanto mengatakan, PPNI merupakan organisasi terbesar di Indonesia begitupun juga jumlahnya di Sultra. Jika hal ini mampu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam percepatan pelayanan akses kesehatan maka tidak ada lagi keluhan masyarakat mereka tidak dilayani petugas kesehatan.
"Perawat sudah susah payah sekolah tinggi-tinggi meraih gelar sarjananya tapi kok masih belum diberdayakan. Olehnya itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada pemerintah agar memprogramkan satu desa satu perawat dengan alokasi anggaran melalui dana desa agar tidak ada lagi perawat yang tidak digaji. Saya kira ini bisa diwujudkan karena sejalan dengan program membangun Indonesia dari desa," ungkapnya.
Mendukung program tersebut, kata Haryanto, pihaknya berharap agar para perawat dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar serta melanjutkan jenjang pendidikannya. Momen pelantikan ini akan menjadi tempat bangkitnya perawat dalam bersatu memajukan organisasi demi meraih kesejahteraan bersama.
"Mari bersatu memajukan organisasi perawat dan saya ingatkan jangan bergerak sendiri-sendiri karena untuk meraih kemenangan harus dijalankan bersama-sama melalui organisasi resmi perawat PPNI," pungkasnya.[SK]
Pelaksana jabatan (PJ) Bupati Mubar, LM Rajiun Tumada mengatakan, pihaknya telah menghitung anggaran untuk kesejahteraan perawat, dengan besaran mencapai Rp500 juta. Anggaran tersebut untuk membiayai tenaga perawat masuk desa yang juga akan disinergikan dengan penggunaan anggaran dana desa (ADD).
"Keberada perawat secara keseluruhan di Muna barat mencapai 200, namun yang sudah menjadi pegawai negeri sipil (PNS) baru ada 36, sedangkan lainnya hanya tenaga mengabdi atau sukarela. Perawat yang tidak termasuk dalam PNS itu, akan kita dorong untuk diprioritaskan dengan program yang dilaksanakan oleh DPW PPNI Provinsi Sultra, yakni satu perawat satu desa," kata Rajiun Tumada pada Musyawarah Cabang PPNI Kabupaten Mubar.
Menurutnya, keberadaan perawat di Mubar memiliki peran penting, namun kesejahteraanya belum terjamin.Sehingga Pemda menjadikan masalah tersebut sebagai prioritas yakni soal kesejahteraan. Diharapkannya, pada tahun 2017 perawat tidak akan ada lagi yang menjadi tenaga sukarela.
"Sebagai bentuk keseriusan kami terhadap perawat, selain mendapat pembayaran jasa nantinya para perawat juga akan diusahakan diberikan insentif. Kalau ini bisa dilaksanakan maka kenapa tidak untuk diupayakan, agar kesejahteraannya lebih terjamin," ungkap Rajiun.
Dijelaskannya, ketidaksejahteraan perawat akan berdampak pada pelayanan kesehatan yang tidak maksimal. Sehingga kesejahteraan juga harus diperhatikan untuk mengimbangi kerja keras teman-teman profesi perawat yang ada di Mubar.
Sementara itu, Ketua DPW PPNI Provinsi Sultra, Haryanto mengatakan, PPNI merupakan organisasi terbesar di Indonesia begitupun juga jumlahnya di Sultra. Jika hal ini mampu dimanfaatkan oleh pemerintah dalam percepatan pelayanan akses kesehatan maka tidak ada lagi keluhan masyarakat mereka tidak dilayani petugas kesehatan.
"Perawat sudah susah payah sekolah tinggi-tinggi meraih gelar sarjananya tapi kok masih belum diberdayakan. Olehnya itu melalui kesempatan ini, saya menyampaikan kepada pemerintah agar memprogramkan satu desa satu perawat dengan alokasi anggaran melalui dana desa agar tidak ada lagi perawat yang tidak digaji. Saya kira ini bisa diwujudkan karena sejalan dengan program membangun Indonesia dari desa," ungkapnya.
Mendukung program tersebut, kata Haryanto, pihaknya berharap agar para perawat dapat meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, seminar serta melanjutkan jenjang pendidikannya. Momen pelantikan ini akan menjadi tempat bangkitnya perawat dalam bersatu memajukan organisasi demi meraih kesejahteraan bersama.
"Mari bersatu memajukan organisasi perawat dan saya ingatkan jangan bergerak sendiri-sendiri karena untuk meraih kemenangan harus dijalankan bersama-sama melalui organisasi resmi perawat PPNI," pungkasnya.[SK]
0 komentar:
Posting Komentar